Rabu, 14 Mei 2014

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN


Nama          : Nita Ratnasari
NPM           : 25212355
Kelas           : 2EB23
BAB I
PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang
Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.
Bagi Pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.
Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Sebagaimana telah disampaikan di muka, salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (“te goeder trouw“). Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.
Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat.
Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

B.   Rumusan Masalah
1.      Apa dasar hukum wajib daftar perusahaan ?
2.      Apa ketentuan wajib daftar perusahaan ?
3.      Apa tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan ?
4.      Apa kewajiban pendaftaran ?
5.      Cara dan tempat serta waktu pendaftaran ?
6.      Apa hal-hal yang wajib didaftarkan ?
C.   Tujuan Penulisan
1.      Untuk mengetahui dasar hukum wajib daftar perusahaan
2.      Untuk mengetahui apa ketentuan wajib daftar perusahaan
3.      Untuk mengetahui tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan
4.      Untuk mengetahui apa kewajiban pendaftaran
5.      Untuk mengetahui cara dan tempat serta waktu pendaftaran
6.      Untuk menegtahui hal-hal yang wajib didaftarkan







BAB II
PEMBAHASAN
1.     Dasar hukum wajib daftar perusahaan
Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23  Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.
Dari kedua pasal di atas firma dan perseroan terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan itu berada, selanjutnya pada tahun 1982 wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan.
Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP.
Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.
Dalam konteks ini, antara UUWDP dengan UUPT baru kalau kita membandingkan ketentuan dalam pasal 29 ayat I UUPT baru bahwa dinyatakan :
  
·         Daftar Perseroan diselenggarakan Menteri
Adapun pengertian Menteri dalam pasal I angka 16 UUPT yang baru adalah sebagai barikut:
Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Sedangkan kalau kita membandingkan dengan ketentuan pasal 21 ayat I UUPT lama beserta penjelasannya :
·         Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar perusahaan
a. Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman.
b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman.
c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman.

2.     Ketentuan wajib daftar perusahaan
 Dasar Pertimbangan Wajib Daftar Perusahaan
a. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
b. Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.
c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan
Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :
a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;
Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan;
b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.
c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
e. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

3.     Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan
Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha ( Pasal 2 ).
Tujuan daftar perusahaan :
Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.
 1. )Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan.
 2.) Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.
 3.) Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.
 4.) Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.
Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi ( Pasal 3 ).
Tujuan Wajib Daftar Perusahaan
Maksud diadakannya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa sehingga pada umumnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihaik yang berminat mengadakan perjanjian
Sifat Wajib Daftar Perusahaan
Wajib Daftar Perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

4.     Kewajiban pendaftaran
Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikansuratkuasa yang sah.

a.       Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
b.      Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikansuratkuasa yang sah.
c.       Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
d.      Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara RepublikIndonesiatidak bertempat tinggal di wilayah Negara RepublikIndonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5 ).



5.     Cara dan tempat serta waktu pendaftaran
            Menurut Pasal 9 :
            a. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan          oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
           b. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan,           yaitu :
·         di tempat kedudukan kantor perusahaan.
·     di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan.
·        di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
        c. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam            ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota       Propinsi tempat kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan     dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi             teknis yang berwenang ( Pasal 10 ).
           Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab             atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan      perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.
            Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran        Perusahaan yang diperoleh secara Cuma-Cuma dan diajukan langsung kepada Kepala   KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
                        a. Perusahaan Berbentuk PT :
·         Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
·         Asli dan copy Keputusan Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
·         Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
·         Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab.
·      Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
                        b. Perusahaan Berbentuk Koperasi :
·         Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi
·         Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus
·         Copy surat pengesahan sebagai badan hokum dari Pejabat yang berwenang.
·       Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
                        c. Perusahaan Berbentuk CV :
·         Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
·         Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus.
·       Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
                        d. Perusahaan Berbentuk Fa :         
·         Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
·         Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus.
·       Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
                        e. Perusahaan Berbentuk Perorangan :
·         Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
·         Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pemilik.
·       Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
                       f. Perusahaan Lain :
·         Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
·         Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan.
·    Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
                        g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
·         Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
·         Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan.
·     Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

    6.   Hal-hal yang wajibkan didaftarkan
            Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ;     perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa      oleh perbedaan bentuk perusahaan.contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi           suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut :
a.       Umum
·         nama perseroan
·         merek perusahaan
·         tanggal pendirian perusahaan
·         jangka waktu berdirinya perusahaan
·         kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan
·         izin-izin usaha yang dimiliki
·         alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya
·         alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

b.      Mengenai Pengurus dan Komisaris
·         nama lengkap dengan alias-aliasnya
·         setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang
·         nomor dan tanggal tanda bukti diri
·         alamat tempat tinggal yang tetap
·         alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia
·         Tempat dan tanggal lahir
·         negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI
·         kewarganegaran pada saat pendaftaran
·         setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang
·         tanda tangan
·         tanggal mulai menduduki jabatan

c.       Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris
·         modal dasar
·         banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham
·         besarnya modal yang ditempatkan
·         besarnya modal yang disetor
·         tanggal dimulainya kegiatan usaha
·         tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
·         tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

d.      Mengenai Setiap Pemegang Saham
·         nama lengkap dan alias-aliasnya
·         setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang
·         nomor dan tanggal tanda bukti diri
·         alamat tempat tinggal yang tetap
·         alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia
·         tempat dan tanggal lahir
·         negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I
·         Kewarganegaraan
·         jumlah saham yang dimiliki
·         jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

e.       Akta Pendirian Perseroan
Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.




BAB III
PENUTUP

Wajib daftar perusahaan merupakan sutu kebijakan pemerintah untuk mengawasi dan memantau perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan asing agar tidak melakukan kecurangan dan tidak bertanggungjawab.
Setiap jenis perusahaan wajib melakukan wajib daftar perusahaan dengan tata cara yang berbeda-beda sesuai bentuk perusahaannya. Kecuali Perjan dan perusahaan kecil yang tidak berbadan hokum tidak dikenai kewajiban untuk wajib daftar perusahaan.
Ketentuan hukum tertulis tentang wajib daftar perusahaan telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai tata cara, waktu dan tempat pendaftaran perusahaan; tujuan pendaftaran perusahaan; prosedur pendaftaran, penyelesaian perselisihan, penghapusan dan perubahan daftar perusahaan, dan ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan.
Wajib daftar perusahaan juga mempunyai peran dalam perkenomian bangsa. Karena dengan adanya wajib daftar perusahaan dapat mengurangi perusahaan illegal dan juga dapat mencegah adanya perusahaan yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak merugikan perekonomian bangsa. Karena setiap perusahaan melaporkan apapun kegiatan perusahaannya.




Referensi :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar