PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN DI INDONESIA
ABSTRAK
Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan
terbatas nya lapangan kerja yang memadai membuat masalah pengangguran di
Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Lambatnya penanganan
pemerintah dalam menyikapi masalah ini, membuat perekonomian Indonesia semakin
terpuruk. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi
masalah pengangguran di Indonesia, salah satunya adalah membuka lebih banyak
lapangan pekerjaan untuk warganya. Jika pemerintah dapat bergerak cepat, tidak
mustahil masalah pengangguran yang ada di Indonesia ini akan teratasi.
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Masalah kependudukan yang serius dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu
pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, dan lapangan pekerjaan.
Kekurangtersediaan lapangan pekerjaan akan berimbas pada kemapanan sosial dan
eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat.Pada masyarakat yang tengah
berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan
kesejahteraan melalui pemanfatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain,
tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah
teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Atau setidak-tidaknya, setelah lulus dapat bekerja di sektor
formal yang memiliki nilai "gengsi" yang lebih tinggi di banding
sektor informal.Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan akanberpotensi tidak
dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja, secara linear
berpotensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan dalam perspektif
masyarakat. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap
eksistensi lembaga pendidikan.Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting
tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan
penyelenggaraan "pendidikan".Maka merembaknya isu pengangguran
terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di
negara-negara berkembang pada umumnya, khususnya juga di Indonesia.
Kemudian latar belakang kami
membuat laporan ini adalah untuk mengetahui masalah pengangguran di
Indonesia. Dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul : “ PENYEBAB TINGGINYA ANGKA
PENGANGGURAN DI INDONESIA ”.
B. RUMUSAN MASALAH
Dan sesuai dengan urain diatas yang menyinggung
tentang masalah kependudukan khususnya yang menyangkut tentang masalah
pengangguran. Maka kami merumuskan
masalah sebagai berikut :
1.Apa
pengertian dari Pengangguran itu ?
2.Apa yang
menjadi masalah pengangguran di Negara Indonesia ?
3.Bagaimana
keadaan pengangguran di Negara Indonesia ?
4.Apa dampak dari pengangguran bagi Negara Indonesia ?
5.Sajian data pengangguran di Negara Indonesia ?
C. TUJUAN
PENULISAN
Adapun tujuan dari
penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1.Untuk mengetahui pengertian (
Definisi ) dari pengangguran
2.Untuk mengetahui apa yang menjadi
masalah pengangguran di Negara Indonesia
3.Untuk mengetahui keadaan
pengangguran di Negara Indonesia
4.Untuk mengetahui akibat yang
timbul dari pengangguran
5.Untuk mengetahui data-data tentang
pengangguran di Negara Indonesia
D.LANDASAN TEORI
Definisi pengangguran secara teknis merupakan semua orang yang dalam referensi
tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja , tetapi mereka tidak bekerja atau
sedang mencari pekerjaan. Selain itu , juga terdapat definisi lainnya dari
pengangguran, diantaranya:
• Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang
yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi
belum dapat memperolehnya.
• Menurut Payman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja
padahal ia berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja
kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh
pekerjaan.
• Mnurut istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja, pengangguran adalah
orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun
dapat dan mampu melakukan kerja.
• Menurut Menakertrans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang
mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan
karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
• Menurut Ida Bagoes Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja
yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini
sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka.
• Menurut Dumairy, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan
lengkap. Lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari
pekerjaan
E. MANFAAT PENULISAN
Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
1.Penulis
Dengan adanya tugas ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai pengangguran.
2.Masyarakat
Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan pengangguran serta masyarakat juga dapat
berindak langsung dalam upaya pengentasan pengangguran
3.Rekan-rekan
Hasil
penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk yang ingin mengetahui lebih dalam
mengenai Masalah Pengangguran.hasil
penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan masukan
ataupun bahan pertimbangan dalam
kegiatan selanjutnya.
BAB II
PERMASALAHAN
A. Kondisi
ketenagakerjaan yang memprihatinkan
Masalah
ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup
memprihatinkan.Hal itu ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur
yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata.Sebaliknya
pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan -
pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan
masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan
sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka
panjang.Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan
pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan
masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan
sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
B. Perekonomian
dan kualitas SDM yang rendah
Hingga saat
ini, masalah pengangguran di Indonesia sepertinya tidak pernah terselesaikan
secara tuntas.Kondisinya diperparah dengan persoalan ekonomi yang juga tidak
kunjungselesai setelah terpuruk di akhir abad dua puluh yang lalu. Permasalahan
lain, berkaitan dengan kualitas sumber daya manausia dari para penganggur
sendiri, misalnya dari aspek tingkat pendidikan yang masih belum begitu bagus.
Jika pun penganggur berkualifikasi pendidikan tinggi, sering dihadang oleh
kesempatan kerja yang sangat terbatas.Bukan rahasia lagi, banyak mereka yang
bekerja pada posisi yang sebetulnya bisa diisi oleh mereka yang berpendidikan
rendah atau menengah. Keadaan seperti ini memunculkan fenomena mismatch, yaitu
angkatan kerja yang bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan pendidikannya.
Selain karena sulitnya lapangan pekerjaan, persoalan pengangguran dihadapkan
pula pada bermunculannya para penganggur baru, yaitu orang-orang yang baru
lulus mengikuti pendidikan, kemudian meramaikan pasar kerja. Dalam kondisi
penganggur lama, yaitu mereka yang pernah bekerja tetapi masih mencari
pekerjaan belum tertangani, maka kedatangan penganggur baru di pasar kerja
turut menambah rumitnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
C. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap masalah kependudukan
Selama ini, masalah kependudukan
boleh dikatakan masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun
tokoh-tokoh masyarakat.Baik itu dari para politisi, tokoh agama, pakar ekonomi
maupun tokoh masyarakat lainnya.Memang pada saat ini sebagian besar orang pada
umumnya sudah tidak berkeberatan lagi dengan program untuk mengontrol
kelahiran, tetapi sayangnya masih kurang sekali kesadaran untuk
melaksanakannya.Dianggap sebagai hal yang tidak penting.Padahal, kalau kita mau
menyadari, sebenarnya masalah kependudukan ini adalah masalah yang teramat
penting.Tidak kalah pentingnya dengan berbagai macam masalah lainnya yang
seringkali kita perdebatkan dalam berbagai seminar dan diskusi. Dan sebenarnya
berkaitan erat dengan masalah ekonomi, hukum dan norma agama. Jadi, memang
tidak bisa diabaikan begitu saja.Sebenarnya, masalah kependudukan ini sudah
bisa diatasi dengan baik bila saja sejak dulu sudah ada upaya yang
sungguh-sungguh dari pihak pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk
mengatasi masalah ini.Sayangnya, hal itu dulu masih belum ada. Dulu masih
banyak orang yang menentang program KB. Kalaupun sudah ada yang menyetujuinya,
umumnya mereka masih enggan melaksanakannya. Pada zaman Orde Lama, dari pihak
pemerintah pun tidak ada kesadaran akan masalah ini. Pada saat itu jumlah
penduduk Indonesia masih berkisar 100 juta jiwa dan seandainya pada saat itu
sudah ada upaya yang sungguh-sungguh tentunya tidak perlu penduduk Indonesia
meledak seperti sekarang ini.
D. Kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap program KB
Pada zaman Orde Baru, masalah
kependudukan ini memang sudah mulai dibenahi.Keluarga Berencana dianjurkan di
mana-mana dan di banyak tempat mendapat sukses.Tetapi, karena masih sangat
kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurang intensifnya usaha dari
pemerintah, maka di banyak tempat pula usaha ini mengalami kegagalan.Jumlah
penduduk masih terus bertambah dengan sangat pesatnya. Bila pada awal Orde Baru
masih berjumlah sekitar 100 juta jiwa, maka pada akhir Orde Baru sudah
berjumlah lebih dari 200 juta. Berlipat dua kali hanya dalam waktu 30 tahun
saja.Suatu kecepatan
pertumbuhan yang sulit dicari bandingannya sepanjang sejarah umat manusia.
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Pengangguran
Tiap Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan
kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum
mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu
rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain
sebagainya yang karena sesuatu hal tidak / belum membutuhkan pekerjaan.
negara
dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Nanga
(2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang
yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan
secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001
mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau
bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha
memperoleh pekerjaan (BPS, 2001: 8).
Menurut
Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian
yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Selanjutnya International
Labor Organization (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu:
·
Pengangguran terbuka adalah seseorang
yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak
bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
·
Setengah pengangguran terpaksa adalah
seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha
sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam
kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari
pekerjaan lain/tambahan (BPS, 2001: 4).
Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja
Nasional (SAKERNAS) menyatakan bahwa:
·
Setengah pengangguran terpaksa adalah
orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan
atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.
·
Setengah pengangguran sukarela adalah orang
yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan
tidak bersedia menerima pekerjaan lain (BPS, 2000: 14).
Tingkat
pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran
dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan
menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang
menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.Pengangguran yang
berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap
penganggur dan keluarganya.Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat
menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial
sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.Akibat jangka panjang
adalah menurunnya GNP dan pendapatan per
kapita suatu negara.Di negara-negara
berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah
“pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan
dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
B.
Jenis & Macam Pengangguran
a. Berdasarkan Jam Kerja
Berdasarkan jam
kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:
·
Pengangguran Terselubung (Disguissed
Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena
suatu alasan tertentu.
·
Setengah Menganggur (Under
Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena
tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini
merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
·
Pengangguran Terbuka (Open
Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai
pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat
pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
b. Berdasarkan Penyebab
Terjadinya
·
Pengangguran Friksional /
Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah
pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu,
informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran
pekerjaan.pekerna
penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan
yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu
daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki
kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya : Perpindahan tenaga kerja
dari sektor pertanian ke sektor industri, untuk sementaramenganggur. Berhenti
dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik
·
Pengangguran Struktural /
Structural Unemployment
Pengangguran struktural adalah
keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi
persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu
perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia
yang memiliki kualitas yang lebih
baik dari sebelumnya. Contohnya: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian)
menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.
Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:
1.
Akibat permintaan berkurang
2.
Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi
3.
Akibat kebijakan pemerintah
·
Pengangguran Musiman / Seasonal
Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi
kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur.
Contohnya:seperti petani
yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian.
·
Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik
turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada
penawaran kerja.
·
Pengangguran teknologi
Pengangguran
teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian
tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Contoh, sebelum ada penggilingan
padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada
mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.
·
Pengangguran Politis
Pengangguran
ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsungatau tidak,
mengakibatkan pengangguran.Misalnya penutupan Bank-bank bermasalahsehingga
menimbulkan PHK.
·
Pengangguran Deflatoir
Pengangguran
deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaandalam
perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja
melebihikesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.
c.Pengangguran
juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan
dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran
yang menganggur untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang
lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengangguran yang
menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil
mendapatkan kerja.
C. Masalah pengangguran di Negara Indonesia
Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan
penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan
lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup
para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus
faktor penyebab, rendahnya taraf hidup di negara - negara berkembang adalah
terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan
dengan negara - negara maju.
Pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara
- negara berkembang relatif lebih rendah dari pada yang dilakukan di negara -
negara maju karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber
daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dua penyebab utama dari
rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran
penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang terlalu tinggi dan terus
melonjak.
Pengangguran penuh atau terbuka yakni terdiri dari orang-orang yang
sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan
pekerjaan sama sekali. Berdasarkan data dari Depnaker pada tahun 1997 jumlah
pengangguran terbuka saja sudah mencapai sekitar 10%.
C.
TINGKAT PENGANGGURAN
Sejak 1997 sampai 2003, angka
pengangguran terbuka di Indonesia terus menaik, dari 4,18 juta menjadi 11,35
juta. Didominasi oleh penganggur usia muda. Selain usia muda, pengangguran juga
banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di
daerah perkotaan. Intensitas permasalahan juga lebih banyak terjadi pada
penganggur wanita dan pengaggur terdidik.Pengangguran dan setengah pengangguran
merupakan permasalahan di muara yang tidak bisa diselesaikan pada titik itu saja,
tapi juga harus ditangani dari hulu.Sektor di hulu yang banyak berdampak pada
pengangguran dan setengah pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan
dan ekonomi.Ada tiga asumsi yang menjadi harapan untuk menurunkan pengangguran
dan setengah pengangguran. Pertama, pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pertahun
dapat ditekan dari 2,0 persen pada periode 2000-2005 menjadi 1,7 persen pada
periode 2005-2009. Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja, dapat ditekan
menjadi 1,9 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang mencapai
2,4 persen. Kedua, dapat ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,0 persen
pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen.
Ketiga, transformasi sektor informal ke sektor formal dapat dipercepat baik di
daerah perkotaan maupun pedesaan terutama di sektor pertanian, perdagangan,
jasa dan industri.
1.
Tingkat Pengangguran Menurut Umur
Tingkat pengangguran yang dimaksud disini adalah
tingkat pengangguran terbuka atau open
unemployment rate. Ukuran ini merupakan salah satu tolak ukur
ketenagakerjaan yang banyak digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh
penawaran tenaga keja, serta bagaimana permintaan akan kesempatan kerja.
Diperoleh dengan cara menghitung jumlah absolut angkatan kerja yang menganggur,
baik mereka yang baru lulus sekolah dan pertama kali mencari pekerjaan, maupun
yang sudah pernah bekerja tetapi sedang mencari kembali pekerjaan, dibagi
dengan total angkatan kerja dikalikan seratus. Jika tingkat pengangguran 10
persen, berarti ada 10 orang penganggur dari setiap 100 orang angkatan kerja.
Memperlihatkan pola tingkat pengangguran yang sangat umum, yaitu memiliki
persentase yang tinggi pada kelompok umur muda (15-19 tahun), kemudian menurun
tajam hingga usia 30-34 tahun. Pada umur-umur tua, relatif stabil rendah, untuk
kemudian meningkat lagi pada kelompok usia non produktif, karena mungkin masih
banyak yang pensiun tapi masih mencari pekerjaan.
2.Tingkat Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan
yang ditamatkan lebih menarik untuk di bahas. Pada umumnya tingkat pengangguran
di pedesaan lebih rendah dari perkotaan, namun pada tingkat SLTP angkanya
sedikit lebih tinggi di pedesaan, dan pada klasifikasi SLTA angkanya hampir
sama. Kemungkinan penyebab ini adalah banyaknya lulusan SLTP yang tidak mampu
melanjutkan pendidikan ke SLTA, tetapi langsung mencari kerja.
Baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan, tingkat pengangguran yang
paling tinggi adalah pada jenjang SLTA. Kondisi ini belum banyak berubah sejak
beberapa decade terakhir Hal ini dapat dibuktikan dengan mengkaji ulang.
Beberapa tulisan yang membahas mengenai pengangguran seperti Effendi (1993)
yang memakai data SUPAS 1985, pembahasan yang berasal dari data sensus penduduk
1990 serta Sakernas 1996 oleh Tjiptoherijanto dan Soemitro (1998), serta
analisis Setiawan (2002) terhadap angkatan kerja dan pengangguran, yang
didasarkan pada data ketenagakerjaan hasil Sakernas 2001.
E. DAMPAK PENGANGGURAN BAGI NEGARA INDONESIA
Kecenderungan pengangguran terdidik di Negara Indonesia semakin meningkat namun upaya perluasan
kesempatan pendidikan dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi tidak
boleh berhenti. Akan tetapi pemerataan pendidikan itu harus dilakukan tanpa
mengabaikan mutu pendidikan itu sendiri. Karena itu maka salah satu kelemahan
dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang
benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau
bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan
bukannya praktek. Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton
sehingga membuat para siswa menjadi bosan. Pendidikan dalam wujud praktek lebih
diberikan dalam porsi yang lebih besar dan cara pembelajaran dan pemberian
pendidikkan pun diberikan dalam wujud yang lebih menarik dan kreatif.
Selain masalah pendidikan, dampak dari pengangguran
juga mengakibatkan tingginya angka inflasi. Hal itu karena tidak seimbangnya
antara permintaan dan
penawaran barang dan jasa. Ini membuktikan tingginya laju inflasi di negara
kita lebih banyak dipengaruhi sektor riil, bukan sektor moneter. Jika kita
mengambil kesimpulan mengenai masalah inflasi di Indonesia bahwa ternyata laju
inflasi tidak semata ditentukan faktor moneter, tapi juga faktor fisik. Ada
empat faktor yang menentukan tingkat inflasi, tingkat inflasi ditentukan faktor
fisik prasarana.
Melonjaknya inflasipun karena dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menarik
subisidi sehingga harga listrik dan BBM meningkat. Kenaikan BBM ini telah
menggenjot tingkat inflasi bulan Juni 2001 menjadi 1,67 persen. Dampak ini
masih terasa sampai bulan Juli 2001 yang akan memberikan sumbangan inflasi
antara 0,3-1 persen. Efek domino yang ditimbulkan pun masih menjadi pemicu
kenaikan harga lainnya. Diperkirakan inflasi tahun ini.
F. DATA PENGANGGURAN DI NEGARA INDONESIA
Jumlah Pengangguran di Negara Indonesia hingga tahun 2005 mencapai 11,15 juta jiwa dari total jumlah
penduduk yang mencapai 223 juta jiwa.Jumlah ini menjadikan Negara
Indonesia pada saat itu menempati peringkat ke seratus tiga puluh tiga dunia
dalam hal pengangguran.
Menurut
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang, Wahyu Santoso
jumlah pengangguran ini tak sebanding dengan jumlah lowongan yang tersedia selama tahun 2005.
Data di Dinas menyebutkan dari 28,467 ribu ( dua puluh delapan juta
empat ratus enam puluh tujuh ribu) pengangguran, tercatat pengangguran
berpendidikan sarjana mencapai
504 ribu ( lima ratus empat ribu ) penganggur, pengangguran
berpendidikan SMA sebanyak 2,703
ribu ( dua juta tujuh ratus tiga ribu ) ,dan berpendidikan SMP sebanyak 4,761
ribu ( empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu ). "Selebihnya lulusan SD dan tak berijazah. Para
sarjana menganggur karena tidak memiliki bekal kemampuan tambahan misalnya
bahasa asing, membuat, dan kerajinan. Padahal kemampuan tambahan itu merupakan
nilai plus bagi para pencari kerja. "Seharusnya saat kuliah mereka mencari
kemampuan tambahan," katanya.
Untuk memperkecil jumlah pengangguran, Disnakersos
menggelar berbagai kegiatan, seperti bursa kerja. Selain itu juga terus
menjalin kerja sama dengan perusahaan di luar Negeri untuk bisa merekrut Warga Negara Indonesia sebagai tenaga kerja TKI keluar
negeri. Wahyu berharap hingga akhir tahun 2009 jumlah PHK di Negara Indonesia tidak terus bertambah.
Menurut
umur, angka pengangguran di Indonesia sudah mencapai 11 juta (usia 15 tahun
keatas) dan 8.5 juta-nya penduduk usia 15-29 tahun. Seperti pada Histogram 1 di
atas, menunjukan angka pengangguran terbuka (%) menurut umur (15 tahun ke atas,
15-29 tahun dan 30-49 tahun). Terlihat jelas bahwa pengangguran terbuka banyak
terjadi di usia remaja 15 sampai 29 tahun (23%). Di usia tersebut banyak sekali
lulusan sekolah yang ingin mendapatkan pekerjaan, dari yang baru lulus SMP, SMU
maupun perguruan tinggi termasuk yang tidak sekolah. Sangat masuk akal jika hal
ini terjadi. Sedangkan untuk usia 30-49 tahun, jumlah penganggurannya tidak
terlalu tinggi (hanya4%). Angka
pengangguran terbuka penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas sekitar10.4%.
Jika kita lihat, ternyata kaum perempuan-lah yang banyak sebagai penganggur
terbuka, sekitar27.6% (usia 15-29 th) atau13.7% (usia di atas 15 tahun).
Hal-hal yang menyebabkan fenomena ini antara lain masih adanya diskriminasi
gender, jenis pekerjaan yang tersedia kebanyakan untuk laki-laki. Hal-hal
tersebut masih perlu dianalisa lebih lanjut.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu
karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari
kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain
itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.
Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan
yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27
Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi
jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu
diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan
makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan
makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi
dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal
(Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal
itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran.
Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada
komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.
Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus).
Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan
mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia
sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan
mengembangkan secara optimal.
Kedua, segera melakukan pengembangan
kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas
dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ketiga, segera
membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak
jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA),
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan
maupun berkelompok. Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah
pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah,
pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Kita. Diharapkan ke
depannya di Negara Indonesia kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat
berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.
B. SOLUSI MASALAH PENGANGGURAN DI NEGARA INDONESIA
masalahpenganggur terbuka (open unemployed) dan setengah penggangur (underemployed) bukanlah
persoalan kecil yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini dan ke
depan. penganggur terbuka
yang di alami masyarakat Indonesia sekarang ini sudah mencapai sekitar dua kali
dari penduduk Malaysia. Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan
berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu,
pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus
mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan
sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita
bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap
harinya. Bekerja berarti memiliki produksi. Seberapa pun produksi yang
dihasilkan tetap lebih baik dibandingkan jika tidak memiliki produksi sama
sekali. Karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini
masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya.
Sering berbagai pihak menyatakan persoalan
pengangguran itu adalah persoalan muara. Berbicara mengenai pengangguran banyak
aspek dan teori disiplin ilmu terkait. Yang jelas pengangguran hanya dapat
ditanggulangi secara konsepsional, komprehensif, integral baik terhadap
persoalan hulu maupun muara. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan
kebijakan dapat ditempuh sebagai berikut.
1. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi
kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945
dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan
penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua
kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum)
yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi
seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai
tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen
Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus
jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap
lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam
keputusannya dan pelaksanaannya.
2. Segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal
dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan
komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai
jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia maupun keuangan (finansial).
3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin
kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian
Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang
terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu,
setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian
khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan
baik.
C. Kritik dan saran
Demikianlah makalah ini kami buat, semoga dapat
bermanfaat bagi kita semua. Ibarat ”tak ada gading yang tak retak”, tentunya
makalah ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu, kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
